Mataram - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapasdap mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan lintas Kayangan-Pototano. Kebijakan itu dinilai dapat menjaga keberlanjutan operasional kapal sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap, Rakhmatika, mengatakan penyesuaian tarif menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha penyeberangan.
"Penyesuaian tarif pada lintasan Kayangan-Pototano merupakan bukti bahwa pemerintah daerah sangat peduli terhadap pelaksanaan aturan yang menjadi hak pelaku usaha. Di sisi lain, Gapasdap tetap berkewajiban memberikan layanan penyeberangan sesuai kapasitas angkut yang terpasang, beroperasi selama 24 jam, serta menjaga ketepatan waktu pelayanan," kata Rakhmatika dalam keterangannya, Rabu (22/7).
Menurutnya, di tengah tantangan yang dihadapi industri angkutan penyeberangan, para operator tetap berupaya mempertahankan kualitas layanan, termasuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa.
Rakhmatika menegaskan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama. Seluruh operator, kata dia, wajib memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan pemerintah dengan mengacu pada ketentuan internasional Safety of Life at Sea (SOLAS) yang telah diratifikasi melalui International Maritime Organization (IMO).
"Yang paling penting adalah menjamin keselamatan melalui penerapan standar yang telah ditetapkan pemerintah dengan mengadopsi ketentuan internasional SOLAS hasil ratifikasi IMO," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran secara seimbang, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha.
"Sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur hak dan kewajiban tidak dilanggar, baik oleh kami sebagai pengusaha maupun oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan," katanya.
Selain penyesuaian tarif, Gapasdap menyambut baik rencana Pemprov NTB menambah satu pasang dermaga di lintasan Kayangan-Pototano. Penambahan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.
Saat ini, keterbatasan jumlah dermaga membuat sebagian armada belum dapat beroperasi secara optimal. Rakhmatika menyebut sekitar 65 persen kapal yang tersedia belum memperoleh kesempatan operasi sehingga berdampak pada terbatasnya kapasitas pelayanan, terutama saat terjadi lonjakan kendaraan dan penumpang.
Menurutnya, penambahan satu pasang dermaga akan membuat pemanfaatan armada menjadi lebih optimal dan meningkatkan kelancaran layanan penyeberangan.
Gapasdap berharap rencana penyesuaian tarif dan pembangunan dermaga tambahan dapat segera direalisasikan. Organisasi tersebut juga mendorong sinergi antara pemerintah, operator pelabuhan, perusahaan angkutan penyeberangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan layanan penyeberangan Kayangan-Pototano yang aman, nyaman, lancar, tepat waktu, dan berkelanjutan.