PDIP Lotim Tarik Diri dari Pengesahan APBD-P 2026, Program Rp 15 Miliar Jadi Sorotan

 



LOMBOK TIMUR – Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung dalam Fraksi Demokrasi Bintang Perjuangan Indonesia DPRD Kabupaten Lombok Timur menyatakan menarik diri dari pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Sikap tersebut diambil sebagai bentuk protes terhadap sejumlah program senilai sekitar Rp15 miliar yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).


Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Pandangan Fraksi terhadap Pembahasan APBD 2027 DPRD Kabupaten Lombok Timur, Rabu (18/11/2026).


Fraksi PDI Perjuangan menilai terdapat sejumlah program yang sebelumnya telah disepakati untuk dicoret dalam pembahasan bersama Banggar dan TAPD, tetapi justru masih tercantum dalam dokumen APBD-P 2026.


Anggota DPRD Lombok Timur sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah, ST., MT., menjelaskan bahwa persoalan tersebut bermula ketika pihaknya menyampaikan keberatan terhadap sejumlah program saat pembahasan APBD-P di tingkat Banggar bersama TAPD.


Dalam pembahasan tersebut, PDI Perjuangan meminta agar sejumlah program dengan total anggaran Rp15.000.758.000 atau sekitar Rp15 miliar dihapus dari dokumen APBD-P. Usulan tersebut, menurutnya, telah diterima dan menjadi bagian dari kesepakatan pembahasan antara Banggar dan TAPD.


Namun, saat memasuki rapat paripurna penetapan APBD-P, sejumlah program yang sebelumnya telah disepakati untuk dicoret justru masih tercantum dalam dokumen anggaran.


Ahmad Amrullah bahkan mengaku telah menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna untuk mengingatkan pemerintah daerah agar menghormati dan menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai dalam pembahasan Banggar bersama TAPD.


"Kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Banggar dan TAPD seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan dokumen akhir APBD-P. Karena itu, kami meminta agar program-program yang sebelumnya telah disepakati untuk dicoret tidak kembali dimasukkan," tegas Amrullah.


Adapun sejumlah program yang menjadi keberatan PDI Perjuangan meliputi pengadaan bantuan semen, pengadaan mobil listrik untuk organisasi perangkat daerah (OPD), pengadaan mobil listrik untuk rumah singgah Bupati di Jakarta, Asrama Kekalik, serta belanja pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD dr. R. Soedjono Selong.


Menurut Amrullah, meskipun program-program tersebut telah mendapatkan penolakan dan sebelumnya disepakati untuk dicoret, dalam dokumen APBD-P program tersebut masih tercantum dan tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah.


Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena dokumen APBD-P Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026 telah selesai menjalani proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, pihaknya mengaku belum memperoleh transparansi yang memadai terkait hasil evaluasi tersebut.


"Kami juga mempertanyakan transparansi hasil evaluasi APBD-P yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Sampai saat ini, kami belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai hasil evaluasi tersebut, khususnya terkait program-program yang sebelumnya telah menjadi kesepakatan untuk dicoret," ujarnya.


Atas kondisi tersebut, PDI Perjuangan menegaskan sikap untuk tidak turut serta dalam pengesahan APBD-P 2026, terutama terhadap program-program yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan Banggar bersama TAPD.


Amrullah menegaskan bahwa sikap tersebut bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap APBD-P secara keseluruhan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya menjaga konsistensi proses penganggaran, menghormati kesepakatan kelembagaan, serta memastikan penggunaan anggaran daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.


"Ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap prinsip hukum, transparansi, keadilan sosial, dan kepentingan rakyat. Setiap proses penganggaran harus berjalan sesuai mekanisme dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Jangan sampai kesepakatan dalam pembahasan justru diabaikan ketika dokumen anggaran akan ditetapkan," tutupnya.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama