Puluhan Warga Geruduk Kantor Bupati Lotim, Protes Kelangkaan LPG 3 Kg
Kabarnusra.com - Puluhan warga di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggeruduk kantor bupati, Senin (20/4/2026). Aksi tersebut dipicu kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang hingga kini masih sulit didapatkan masyarakat.
Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas) datang membawa tabung gas kosong sebagai bentuk protes. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur bertindak tegas terhadap pengusaha yang diduga masih menggunakan gas LPG bersubsidi.
“Sampai hari ini gas masih langka, di pengecer juga langka, susah kita dapat. Makanya kami bawakan tong gas kosong ini supaya Pak Bupati lihat. Ini saya bawa tong gas istri dari rumah,” ujar Koordinator Aksi, Eko Rahadi.
Eko menyebut, kelangkaan gas LPG berdampak langsung pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terutama pedagang kecil yang bergantung pada gas subsidi untuk berjualan.
“Kami minta Pemkab segera mencari solusi. Kasihan para penjual cilok, mereka menggantungkan hidup dari jualan, sekarang tidak bisa lagi karena gas masih langka,” tegasnya.
Ia juga menilai salah satu penyebab kelangkaan adalah masih adanya oknum pengusaha besar, seperti hotel dan restoran, yang menggunakan LPG 3 kilogram. Menurutnya, praktik tersebut melanggar aturan.
“Sudah jelas itu melanggar hukum. Kami minta Dinas Perdagangan menindak tegas, jangan tebang pilih,” katanya.
Eko turut menyoroti penindakan yang dinilai tidak merata. Ia menyebut selama ini inspeksi mendadak (sidak) lebih sering menyasar peternak ayam, yang justru dianggap sebagai kambing hitam.
“Pengusaha besar mana berani ditindak, beraninya hanya di kandang ayam. Mereka ini hanya jadi kambing hitam, padahal sudah lama berusaha sebelum kelangkaan terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, yang menemui massa aksi, berjanji akan menyampaikan seluruh tuntutan kepada Bupati.
“Memang benar apa yang menjadi usulan teman-teman hari ini akan kami sampaikan ke Pak Bupati, termasuk penambahan kuota gas LPG, baik subsidi maupun non-subsidi,” katanya.
Juaini mengakui, salah satu kendala dalam penanganan kelangkaan adalah belum tersedianya data pasti pengguna LPG subsidi di daerah tersebut.
“Terkait data, kita jujur belum punya data pasti. Yang ada baru data kualitatif, sementara analisis lebih lanjut dilakukan oleh Pertamina,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan aktivitas usaha di Lombok Timur juga turut memicu tingginya kebutuhan LPG. Pemerintah daerah, kata dia, telah melaporkan kondisi tersebut kepada Pertamina untuk meminta tambahan kuota.
“Kita ingin kuota sebesar-besarnya. Tapi untuk subsidi ada pembagian yang adil secara nasional. Yang kita laporkan adalah peningkatan aktivitas usaha kita yang tentu membutuhkan lebih banyak gas,” pungkasnya.
